Liberisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa

Penulis : Mu’arif
Tebal : 212 Halaman
Penerbit : Pinus Book Publisher
ISBN : 979-99015-0-2

Kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Mengentaskan kebodohan sepantasnya menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan nasional. Ironisnya, belum tuntas agenda utama, sistem pendidikan nasional kita telah membuka praktek liberasisasi pendidikan yang berdampak pada biaya pendidikan mahal bagi masyarakat.
Dalam buku ini, menceritakan perspektif historis pendidikan nasional, peta ideologi pendidikan kontemporer, problem visi pendidikan, kebijakan yang sarat akan beban, dan problem-problem yang terkait dengan kultur.
Dikotomi pendidikan telah membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua. Pertama, pendidikan umum yang memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan yang kedua adalah pendidikan agama yang memiliki karakter khas pula, dibawah naungan Departemen Agama (Depag). Dua Wajah ini telah mewarnai pendidikan di Indonesia sejak zaman colonial hingga kini. Pendidikan Umum sebagai warisan kolonialisme Belanda, yang diselenggarakan dengan manajemen berbasis modernisme selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dijabarkan beberapa perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi di Indonesia sejak 1946 pada masa kepemimpinan Mr. Suwandi (1946-1947) sebagai Mendiknas kala itu, Kemudian masa jabatan Mashuri, SH pada 1968 hingga 1973 yang bertujuan untuk mempertinggi mental moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina fisik yang kuat dan sehat. Sistem Kurikulum pada masa jabatan Letjen TNI Dr. Syarif Thajeb (1973-1978) yang berciri Integrated Curriculum Organization, kurikulum kepemimpinan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro yaitu kurikulum 1994 yang berdasar pada Objective Based Curriculum. Kurikulum Competence Based Curriculum yang diusung kepemimpinan Prof. Abdul Malik Fajar, hingga kurikulum KTSP pada masa kini dibawah kepemimpinan Bambang Sudibyo.
Sebagai Problem paradigmatik, penulis memaparkan tentang bagaimana JA. Van Der Chrijs, seorang Belanda yang pertama kali berkecimung menangani pendidikan di Indonesia, yang memiliki konsep pemerintah colonial Belanda yang mengharuskan menyelamatkan nilai-nilai kebudayaan pribumi (Indonesia). Menggunakan tiga mata baca konserfatisme, liberalism, dan kritisme yang merupakan sebuah pemikiran seorang tokoh pendidikan kritis (critical education) dari Brazil, Paulo Freire (1921-1997) untuk menganalisa paradigm-paradigma pendidikan. Kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi baru serta mampu memproduksi insan-insan akademik yang berkualitas dan skill merupakan kelebihan dari paradigm pendidikan umum. Segi formalisme yang terlalu membelenggu potensi-otensi peserta didik, dianggap sebagai kelemahannya.
Karel A. Steenbrink (1994) dalam penelitiannya, memandang bahwa pendidikan di pesantren adalah salah satu jenis pendidikan murni yang berwatak pribumi dan bernuansa agamis, atau dengan kata lain bahwa pendidikan pesantren adalah jenis pendidikan asli warga pribumi Indonesia. Problem paradigmatik yang timbul yaitu pendidikan agama bersifat konservatif (kolot) yang menjadi kritik para pakar dan praktisi pendidikan masa kini. Menurut penulis, keunggulan pendidikan agama dianggap mampu menjadi alternative bagi model pendidikan yang mengorientasikan diri dalam usaha pembangunan manusia Indonesia sepenuhnya dan berkarakter. Kelemahannya, pendidikan agama kurang diminati karena metode yang tidak cukup baik. Dalam perspektif pendidikan kritis, metode pendidikan yang lazim dipakai dalam institusi pendidikan agama (Islam) kebanyakan hanya sebatas proses transformasi ilmu yang terfokus pada penanaman nilai-nilai moral (norma agama), Konsep transformasi ilmu ini sejalan dengan persepsi Paulo Freire sebagai “pandidikan gaya bank” (banking concept of education).
Kesamaan atau kemiripan istilah antara ideologi pendidikan dan filosofi pendidikan, yang menjadi kebingungan dijabarkan berdasar fakta empirik. Seperti halnya menurut William O’neil dalam bukunya “Educational Ideologies: Contemorary Expressions of Educational” (1981), yang mengungkap bahwa ada semacam kedekatan arti, bahkan boleh dibilang memiliki kesamaan arti. Kedua istilah (ideologi pendidikan dan Filosofi pendidikan) keduanya merujuk pada satu aspek pembahasan, yaitu mengkaji pendidikan secara fundamental melalui tingkatan abstraksi yang jauh lebih tinggi. Ideologi pendidikan sebagai pengertian yang lebih bersifat politis, sementara paradigm pendidikan bersifat filosofis. Paulo Freire (1921-1997) secara radikal memahami pendidikan sebagai proses penyadaran (conscientizacao) agar manusia memahami akan diri dan realitas social yang dihadapinya.
Oleh penulis, Paradigma Pendidikan Kontemporer dibagai dalam Pendidikan Konservatif, Pendidikan Liberal, dan Pendidikan Kritis. Dalam bab yang sama juga dijelaskan keberpihakan terhadap ketiga paradigma tersebut. Problem tentang Visi Pendidikan dibagi menjadi beberapa bahasan diantaranya Pendidikan Antirealitas, Pendidikan Visi Kerakyatan, Menepis Stigma Elitisme Pendidikan, Paradigma Pendidikan Multikultural, dan Pendidikan untuk Perubahan.
Mengulas kebijakan yang yang sarat beban, mulai dari profesionalisme Mendiknas, kebijakan Mendiknas yang “asal beda”, rekonstruksi pendidikan di Aceh, renungan di hari pendidikan, kritik kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, seputar kontroversi Ujian Nasional, kebijakan UNAS yang menuai kritik, hingga gugatan independensi pendidikan.
Problem-problem kultur yang membahas tentang pengangguran terselubung, sindikat jual beli gelar, siklus pendidikan, kurikulum anti korupsi, yang menceritakan bahwa The World Economic Forum melaporkan, bahwa di tahun 2003 Indonesia memperoleh ranking 60 dari 120 negara-negara dunia yang bermasalah.